KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945
September 30, 2017
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Menurut UUD 1945
September 30, 2017

MATERI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MATERIA� PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jika ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara Indonesia. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitanya dengan tertib hukum indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu :

1)A�A�A�A�A�A�Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia.

2)A�A�A�A�A�A�Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia . pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum indonesia. Maka kedudukan paancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan undang-undang dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI tgl 18 agustus 1945. Inti dari pembukaan UUD 1945, pada hakiketnya terdapat dalam alenia IV. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan pancasila terdapat dalam pembukaan alinea IV. Oleh karena itu dalam pembukaan itulah sejarah formal yuridis pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara republik indonesia.

  1. HUBUNGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945

Dalam sistem tertib hukum indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatkan bahwa pokok pekiran itu meliputi suasana kebatinan dari undang-undang dasar negara indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (confensi), A�selanjutnya pokok A�pikiran A�itu A�dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. A�Maka dapatlah di simpulkan bahwa suasana kebathinan undang-undang dasaar 1945. Tidak lain dijiwai A�atau A�bersumber pada dasar filsaft A�negara pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara republik indonesia. A�Oleh karena itu secara formal yuridis A�pancasila di tetapkan sebagai dsar A�filsafat A�negara republik indonesia.

Maka A�hubungan A�antaraA� pembukaan UUD 1945 dengan A�pancasila bersifat timbale A�balik sebagi berikut:

 

  1. Hubungan formal

Dengan di cantumkannya secara formal didalam pembukaan UUD 1945 maka pancasila memperoleh A�kedudukan A�sebagai norma dasar hukum positif. A�Dengan demikian A�taat kehidupan bertatanegara tidak hanya bertopang A�kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduaanyya A�Dengan keseluruhan asas yang melekat A�padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya berdampak A�pada pancasila.

Jadi berdasarkan tempat terdapatnya pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1)A�A�A�A�A�A�Bahwa rumusan pancasila sebagi dasar negara republik indonesia

adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

2)A�A�A�A�A�A�Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan

pokok kaidah negara yang fundamental. dan terhadap tertib hukum indonesia A�A�A�A�mempunyai 2 macam keduduikan yaitu:

  1. Sebagai dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan

faktor-faktor mutlak. Bagi adanya hukum tertip hukum indonesia.

  1. Memasukkan dirinya dalam tertib hukum tersebut sebagi hukum tertinggi.

 

3)A�A�A�A�A�A�Bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi A�A�A�A�selain sebagai muqaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat di pisahkan jiaka berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakekat kedudukan hukum nya berbeda A�dengan pasal-pasal nya. Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagi sumber.

 

4)A�A�A�A�A� A�Dengan demikian pancasila dapat disimpulakan mempunyai hakekat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagi pokok kaedah negara yang hundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara republik indnesia yang di proklamirkan pad tanggal 17 agustus 1945.

 

5)A�A�A�A�A�A�Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempnyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diuabah ydan terlekat pada kelangsunagn hidup negar republik indonesia.

 

Dengan demikian pancasila sebagi substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagi ddasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Maka perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah pembukaan UUD 1945, bahkan berdasarkan hukum positif sekalipun dan hal ini sebagimana yang di tentukan dalam ketetapan MPRS no XX/MPRS/1966.

  1. Hubungan material

Hubungan A�pembukaan A�UUD 1945 dengan Pancasila A�selain hubungan yang A�bersifat formal, A�sebagaimana A�yang A�dijelaskan A�di atas juga hubungan secara material sebagai berikut:

Bila kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara pancasila.

Jadi berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia pembukaan UU/D 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib sumber hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.

Selain itu dalam hubunganya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah dasar yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila.

Seperti telah disinggung dimuka bahwa di samping Undang-Undang dasar, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum,yang menurut penjelasan UUD 1945 merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, inilah yang dimaksuk dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegraan, oleh karena itu tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar. UUD 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal ditambah dengan empat pasal Aturan peralihan dan dua aturan tambahan, maka UUD 1945 termasuk singkat dan bersifat supel atau fleksibel. Dalam hubungan ini penjelasan UUD 1945 mengemukakan bahwa telaah cukuplah kalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok garis-garis besar sebagi instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain, penyelenggaraan negara untuk untuk kehidupan negara. Undang-Undang dasar yang disingkat itu sangat menguntungkan bagi negaraa indonesia ini yang masih harus terus berkembang bagi negara seperti Indonesia ini yang masih harus terus menerus berkembang secara dinamis. Sehingga dengan aturan-aturan pokok itu akan merupakan aturan yang kenyal dan tidak mudah ketinggalan zaman, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan undang-undang yang lebih mudah, oleh karena itu makin supel (elastic) itu semakin baik. Jadi kita harus menjadi yang supel agar undang-undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Yang penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara harus lebih semangat yaitu semangat yang dinamis, positif, konstuktif seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945.

  1. PANCASILA DAN AMANDEMENT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Amandement A�yang A�dilakukan UUD 1945 tidak pada pembukaan, A�karena dalam pembukaan trdapat suatu kaedah dasar bangsa indonesia yaitu pancasla dan juga tujuan serta cita-cita kemerdekaan indonesia. Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 merupakan perwujutan tujuan dari penyataan kemerdekaan dalam proklamasi unuk membuat dasar hukum tata negara baru di indonesia guna menggantikan hukum kolonial belanda.

Sejarah tata negara RI mencatat 3 modal undang-undang dasr yang berlaku yaitu:

1)A�A�A�A�A�UUD 1940 berlaku mulai tanggal 18 agustus 1945 sampai 17 agustus 1945

berlaku kembali sejak 5 juli 1959 samapi sekarang dengan 4 kali amandement

pasca reformasi.

2)A�A�A�A�A�Konstitusi RIS yang diundangkanA�A�dalam lembaran negara no 3 tahun 1950

berlaku mulai tanggal 27 desember 1949 samrpai 17 agustus 1950.

3)A�A�A�A�A�UUDS yang diundangkan dalam lembaran negara no 56 tahun 1950 sebagi

undang-undang no 7 tahun 1950, yang berlaku mulai 17 agustus 1950 sampai 5

juli 1959.

 

Pada masa awal kemerdekaan ini, indonesia mencari bentuk yang tepat dalam sistem politik pemerintahannya demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang mensejahtrakan rakyatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 indonesia pada kondisi yang serba terbatas, terutama terkait dengan hukum tata negara dan lembaga-lebaga pemerintahan yang akan menentukan sistem pemerintahan, baik alokasi kekuasaan maupun distrubusi kekuasaan yang akan di terapkan.

http://diktarabalaga.blogspot.co.id/2012/11/makalah-hubungan-pancasila-dan-uud-1945.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *