Keinginan Kembali Ke UUD 1945 Yang Asli
August 28, 2017
RANGKUMAN MATERI PEND PANCASILA DAN UUD 1945
August 28, 2017

PERNIKAHAN DILINDUNGI UUD 1945

PERNIKAHAN DILINDUNGI UUD 1945

 

Sejatinya, pernikahan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945. Namun dalam UU Ketenagakerjaan, pernikahan dilarang bila dilakukan oleh sesama rekan satu perusahaan. Ada yang janggal, UU Ketenagakerjaan itu pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyebutkan:
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Akan tetapi dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan, perkawinan bisa menjadi barang terlarang. Pasal itu berbunyi:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

“Selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma UU dapat dinilai sesuai dengan UUD 1945, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks ketentuan dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan jelas tidak masuk kategori sesuai dengan UUD 1945,” kata ahli hukum tata negara Dr.Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Kamis (18/5/2017).A�Menurut Direktur Puskapsi Universites Jember itu, Pasal 153 ayat huruf f UU Ketenagakerjaan itu mengandung substansi yang bertentangan dengan pengakuan serta penghormatan atas hak asasi dan nilai-nilai agama.
Oleh sebab itu, pembatasan atas hak asasi untuk melakukan perkawinan karena alasan di luar Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, potensial akan melanggar hak asasi dan berarti masuk kategori bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28 J ayat 2 menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

 

 

Selain mendalilkan bertentangan dengan pasal 28 B ayat 1, penggugat juga menyatakan UU Ketenagakerjaan itu melanggar:

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dengan pilihan mengundurkan diri bagi pelaku pernikahan sekantor, hal itu juga dinilai melanggar UUD 1945, khususnya pasal Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

https://news.detik.com/berita/3504404/dilindungi-uud-1945-mengapa-nikah-dengan-teman-sekantor-dilarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *